Jakarta, 9 Oktober 2026 – Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun. Angka itu setara 69,2 persen dari pagu APBN dan tumbuh 19 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai percepatan itu tetap sehat. Pasalnya APBN sejak awal memang dirancang defisit. Selain itu pemerintah sengaja mendorong belanja lebih merata agar tidak menumpuk di Desember.
“Belanja negara meningkat 19 persen, telah keluar Rp2.660,5 triliun, sekitar 69 persen dari target APBN. Tiga perempat tahun telah direalisasikan 69,2 persen,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10).
Pendapatan negara hingga September mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target. Pendapatan tumbuh 25,5 persen secara tahunan. Dengan demikian defisit APBN tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen dari PDB, setara 1,2 persen dari PDB.
Suahasil menegaskan defisit bukan sekadar selisih belanja lebih besar dari pendapatan. Defisit merupakan bagian dari perencanaan anggaran.
Percepatan Belanja Agar Manfaat Lebih Maksimal
Suahasil menyebut serapan tahun ini lebih cepat dari tahun lalu. Pada 30 September tahun lalu belanja baru 61,7 persen. Tahun ini sudah 69,2 persen. Kondisi itu menunjukkan realisasi sesuai rencana.
“Ini sehat. On track karena biasanya memang kalau tahun lalu, per 30 September baru belanja 61,7 persen. Tahun ini kita sudah belanja 69,2 persen, kita ada percepatan belanja,” kata Suahasil.
Pemerintah ingin belanja lebih smooth dan tidak terkonsentrasi di akhir tahun. Dengan begitu manfaat belanja dapat dirasakan masyarakat dari hari ke hari.
“Ada percepatan belanja. Dan ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa dia lebih smooth,” ujarnya.
“Kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari,” imbuh Suahasil.
Belanja Pusat dan Transfer Daerah Tetap Kuat
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu. Realisasi itu tumbuh 29,6 persen dibanding tahun lalu. Serapan terbesar berasal dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu.
Belanja itu membiayai belanja pegawai termasuk tunjangan profesi guru non-PNS. Selain itu untuk agenda prioritas seperti jalan, bendungan, jalan tol, bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, serta anggaran pendidikan dan kesehatan.
“Total belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun, 65,4 persen dari APBN ini juga bagus. Karena tiga perempat tahun, 65 persen. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat,” kata Menkeu.
Dari sisi pendapatan, pemerintah mencatat pertumbuhan positif.
“Pendapatan negara secara total tumbuh 25,5 persen, dan belanja negara meningkat 19 persen,” ujar Suahasil.
Penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68 persen dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun, naik dari Rp221,3 triliun tahun lalu. Laju tumbuhnya naik dari 7,1 persen menjadi 8,5 persen.
Sementara transfer ke daerah mencapai Rp599,2 triliun atau 82,4 persen dari alokasi APBN. Alokasi awal Rp693 triliun diperkirakan naik menjadi Rp727 triliun karena kebutuhan tambahan termasuk penanganan bencana. Pemerintah masih akan menyalurkan transfer pada Oktober hingga Desember untuk gaji, JKN, jaminan ketenagakerjaan, BOS, PAUD, tunjangan guru, RSUD, pegawai daerah, dana desa, dan dana insentif.
