Balikpapan — Sejak pemerintah mengumumkan capaian swasembada beras pada Desember 2025 lalu, jajaran legislator Partai Gerindra terus aktif turun langsung ke lapangan guna memastikan program tersebut berjalan optimal hingga menyentuh masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengatakan para kader dan legislator Gerindra bergerak mengawal ketahanan pangan dari berbagai lini, mulai dari turun langsung ke petani hingga melakukan peninjauan ke gudang Bulog di sejumlah daerah.
Baca Juga Ini di GarudaNKRI.com!
Hal tersebut disampaikan Budi saat meninjau aset dan fasilitas Bulog di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, bersama jajaran Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan dan Kalimantan Timur.
“Kita saling sinergi untuk memastikan bahwa pangan di Kaltim khususnya di Kota Balikpapan itu tersedia dan harganya terjangkau,” kata Budi.
Dalam peninjauan tersebut, kader dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo itu menegaskan pentingnya keberadaan Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional, terutama dalam memastikan ketersediaan stok beras di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Meninjau aset-aset Bulog Kota Balikpapan ini dalam rangka melihat ketersediaan dan kondisi riil di lapangan yang ada di bidang-bidang Bulog,” ujarnya.
Ia menilai Bulog memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem pangan nasional sehingga perlu mendapat dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur distribusi.
“Mengingat keberadaan Bulog dalam ekosistem pangan di Indonesia itu sangat penting dan strategis,” lanjutnya.
Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Budi mengaku bersyukur karena kondisi stok pangan dinilai masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya senang pagi hari ini kami bisa melihat langsung bahwa stok sangat mencukupi,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki guna memperkuat distribusi pangan agar semakin efektif dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kami mencatat masih ada perbaikan-perbaikan yang mungkin harus dikejar juga, apakah itu perbaikan infrastruktur ataupun dari sisi kebijakan nanti untuk memudahkan akses distribusi kepada masyarakat,” ujar Budi.